Ilustrasi kriminal. Foto: Pexels
Jenis Tindak Pidana dan Aset yang Dapat Dirampas dalam UU Perampasan Aset
Muhamad Marup • 19 November 2026 17:24
Jakarta: DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, Kamis, 19 November 2026. Aturan tersebut baru mulai berlaku dan dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan serta setelah dua badan baru terbentuk.
UU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum bagi para pelaku tindak pidana. Tidak hanya korupsi, UU tersebut juga mengatur jenis tindak pidana yang bisa dikenai perampasan aset.
Selain itu, UU Perampasan Aset juga mengatur jenis-jenis aset yang dapat dirampas dari pelaku tindak pidana. Berikut penjelasannya:
Jenis Tindak Pidana

Ilustrasi kriminal. Foto: Pexels
UU Perampasan Aset memberi penekanan khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 poin 1.
Selain itu, perampasan aset juga bisa dilakukan terhadap:
- tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
- tindak pidana penyelundupan manusia;
- tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
- tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya bisa menambah hukuman para koruptor. Para pelaku tindak pidana lain juga dapat dikenai perampasan aset.
Jenis Aset yang Dirampas
Bab III UU Perampasan Aset mengatur jenis aset yang dapat dirampas. UU Perampasan Aset menekankan pada aset tindak pidana yang meliputi:Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana;
- Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/atau
- Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Baca Juga :
Puan soal Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target: Insyaallah Sebaik-baiknya
- Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai Aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
- Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Perampasan terhadap Aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi Aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.