Pemprov DKI mulai Pembangunan Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11. Kedua sekolah tersebut akan digabung dalam satu bangunan gedung empat lantai dengan kapasitas 24 ruang kelas dan sejumlah ruang penunjang.

Bangunan sekolah tersebut dirancang sebagai fasilitas yang ramah disabilitas untuk mendukung prinsip inklusivitas dalam dunia pendidikan. Fasilitas yang disediakan antara lain toilet khusus disabilitas, serta lift untuk memudahkan mobilitas peserta didik yang memiliki keterbatasan.

Pembangunan tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat proses rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan. Pembangunan dilaksanakan oleh pengembang PT Wisma Nusantara International sebagai bentuk pemenuhan kontribusi atas kompensasi pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Rencana pembangunan gedung sekolah berlangsung kurang lebih selama satu tahun dan ditargetkan rampung pada Agustus 2027.
 

Sebelum pembangunan gedung dilaksanakan, pembongkaran telah dilakukan sejak 1 September 2026. Pembangunan juga telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada 23 September 2026 sehingga memenuhi persyaratan perizinan dan siap melaksanakan pembangunan.


Alat berat membongkar bangunan dalam proses pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 di Jakarta. (dok. Pemprov DKI Jakarta)

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal dengan melakukan relokasi sementara mulai 18 Agustus 2026. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 direlokasi ke SDN Pondok Pinang 05, sedangkan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Utara 03.

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang belum optimal selama masa transisi pembangunan gedung. Pemprov DKI terus berupaya memastikan hak-hak peserta didik tetap terpenuhi.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang belum optimal selama masa transisi pembangunan gedung, kami terus berupaya menyediakan hak-hak peserta didik tetap terpenuhi," demikian pernyataan Pemprov DKI Jakarta.