Legislator DKI: Jakarta Perlu Reformasi Total Sistem Keselamatan Bangunan

Jakarta: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menyoroti kebakaran yang menewaskan 22 orang di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa ini dinilai bisa menjadi momentum reformasi total sistem keselamatan bangunan di Ibu Kota.

Menurut dia, peristiwa kebakaran ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi cerminan dari lemahnya kontrol terhadap perubahan fungsi bangunan dan absennya audit keselamatan yang berkelanjutan.

“Ini bukan kecelakaan biasa. Ini alarm keras, Jakarta masih jauh dari standar keselamatan kota besar. Banyak gedung yang beroperasi tanpa audit fungsi, tanpa jalur evakuasi memadai, dan tanpa pembaruan kelayakan. Sistem kita harus direformasi dari hulunya,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025.
 

Baca Juga: Pemilik Terra Drone Diperiksa Terkait Kebakaran Tewaskan 22 Orang

Dia menyoroti maraknya praktik alih fungsi gedung tanpa evaluasi keselamatan yang seharusnya menjadi syarat mutlak. Bangunan yang awalnya untuk perkantoran bisa berubah menjadi hunian pekerja, ruang startup, hingga co-living, namun dokumen dan audit standar keselamatan tidak ikut diperbarui.

“Fenomena ini tidak hanya terjadi di gedung Terra Drone. Banyak bangunan di Jakarta yang berubah fungsi secara masif tanpa ada mekanisme verifikasi keselamatan. Itu sangat berbahaya,” ungkap dia.

Temuan Fatal Jalur Evakuasi Tunggal

Garis polisi masih melintang di depan Ruko Terra Drone. Foto: ANTARA/Khaerul Izan

Kondisi Gedung Terra Drone yang hanya memiliki satu akses keluar menjadi sorotan utama. Nabilah menyebut kondisi tersebut tidak boleh terulang.

“Bangunan dengan satu pintu keluar sama saja dengan menjebak orang di dalamnya ketika terjadi kebakaran. Itu bentuk kelalaian yang tidak bisa dimaafkan,” tegas dia.

Dia meminta kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta untuk beralih pada model pengawasan digital berbasis risiko.

“Inspeksi manual yang sporadis hari ini sudah tidak cukup. Kita butuh sistem real-time monitoring yang bisa mendeteksi potensi bahaya dan memastikan bangunan berfungsi sesuai aturan. Ini wajib kalau kita mau bicara Jakarta sebagai Kota Global,” ucap dia.

Dia juga menegaskan tragedi Ini harus menjadi titik balik. Keselamatan publik adalah prioritas utama yang tidak boleh dinegosiasikan.

“Jika sebuah kota membiarkan bangunan tanpa jalur evakuasi beroperasi, berarti ada yang sangat keliru dalam sistemnya. Tragedi ini harus menjadi titik balik. Keselamatan warga adalah fondasi utama Jakarta menuju kota global,” tegas dia.