Menteri Agama Nasaruddin Umar. Foto: dok. Kementerian Agama.
Kemenag Dorong 9 Langkah Perkuat Pengelolaan Dana Umat Nasional
Gabriella Thesa Widiari • 20 November 2026 11:20
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) mendorong penerapan sembilan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dana umat di Indonesia. Upaya tersebut mencakup optimalisasi penghimpunan zakat, pemberdayaan aset wakaf, penguatan kelembagaan, hingga integrasi data penerima manfaat.
“Kementerian Agama membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersinergi, termasuk dalam membantu dalam proses birokrasi demi kemaslahatan umat,” ujar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dikutip dari Antara, Jumat, 20 November 2026.
"Zakat itu adalah subordinasi dari dana umat, sedangkan superordinatnya adalah dana umat secara keseluruhan. Tidak mungkin kita bisa membebaskan kemiskinan hanya dengan zakat,” kata Nasaruddin.
Langkah kedua, optimalisasi aset umat, khususnya tanah dan aset wakaf, perlu ditingkatkan agar memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Nasaruddin menilai banyak aset wakaf berada di lokasi strategis yang sebenarnya potensial dimanfaatkan untuk kegiatan usaha modern, seperti minimarket yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Langkah ketiga, penguatan kelembagaan wajib dilakukan melalui integrasi pengelola zakat dan koordinasi program penyaluran bantuan, mulai dari ribuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga pengurus masjid. Keempat, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam hingga tingkat teknis disertai percepatan transformasi digital untuk mendukung sistem penghimpunan serta pengawasan.
Langkah kelima, penguatan akuntabilitas dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Nasaruddin meminta setiap pelanggaran etika oleh oknum pengelola ditindak tegas agar tidak merusak reputasi lembaga secara nasional.
"Mari kita jujur dan profesional mengurus umat ini. Jika kita semua kredibel di mata masyarakat, potensi besar dana umat ini akan benar-benar menjadi kekuatan untuk menyejahterakan bangsa,” ucapnya.

Ilustrasi. Foto: Pexels.
Langkah keenam, pengelola zakat diminta menata ulang proporsi program bantuan dengan memperkuat orientasi pemberdayaan ekonomi produktif jangka menengah dan panjang agar tidak melulu bersifat konsumtif. Ketujuh, dibutuhkan instrumen pengukuran dampak serta pendampingan berkelanjutan guna memastikan bantuan modal usaha bagi mustahik berkembang menjadi sumber kemandirian ekonomi.
Langkah kedelapan, peningkatan literasi publik mengenai zakat dan instrumen keuangan sosial syariah perlu diperluas agar masyarakat memahami tata cara penghitungan hingga penunaian zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, serta hibah secara tepat. Kesembilan, sinkronisasi data penerima manfaat dengan sistem Satu Data nasional, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi keharusan.
“Integrasi basis data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat meminimalkan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran dana umat lebih tepat sasaran,” tutur Nasaruddin.