Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) saat menertibkan dua kawasan yang terafiliasi dengan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Foto: Istimewa.
Satgas PKH Kuasai Ratusan Ribu Hektare Hutan di Riau
Gabriella Thesa Widiari • 21 November 2026 14:03
Jakarta: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP di Riau. Penertiban dilakukan menyusul temuan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pencabutan izin usaha PT RAPP dengan luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna menjelaskan, penertiban terhadap PT GSL dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut memiliki pabrik kelapa sawit nonkebun yang terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
"Perusahaan dimaksud terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga :
Izin PT RAPP Dicabut
Selain PT GSL, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," ujar Anang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna. Foto: Metrotvnews.com/M. Azri Arifin.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Seluruh aktivitas usaha di dalam areal perizinan pun dihentikan seiring pengambilalihan kembali kawasan oleh negara.
Penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatannya. Satgas PKH menyatakan langkah penertiban akan terus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)