Pemulihan Bencana NTT Mesti Bergerak Simultan

Nagekeo: Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh dilakukan secara parsial. Langkah ini harus bergerak secara simultan dan terintegrasi.

"Pemulihan NTT tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dikeroyok bersama melalui kolaborasi lintas sektor. Semua aspek mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, kesiapan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, rehabilitasi rumah ibadah, hingga pemulihan fasilitas pendidikan harus bergerak simultan," ujar Cucun saat memimpin rapat kerja di tenda darurat, Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, dikutip Minggu, 4 Oktober 2026.
 

Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik lintas komisi ke Kabupaten Nagekeo. Langkah ini untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana, kelancaran penyaluran bantuan, serta percepatan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak.

Kedatangan rombongan Timwas DPR disambut oleh Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, jajaran kepala daerah. Yakni, Wakil Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ende, serta DPRD Kabupaten Nagekeo, unsur Forkopimda, serta masyarakat penerima manfaat bantuan.

Cucun menyoroti pentingnya integrasi data dan keterpaduan program antarkementerian. Hal ini krusial agar proses pemulihan ekonomi dan infrastruktur masyarakat berjalan tepat sasaran.

Guna mencocokkan langsung kebutuhan di lapangan, kunjungan kerja ini turut memboyong jajaran mitra strategis pemerintah pusat. Di antaranya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).


Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (tengah). Foto: Dok. Istimewa.

Pada kesempatan tersebut, Timwas DPR RI menyerahkan paket bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Bantuan mencakup bahan bangunan untuk perbaikan rumah rusak, logistik kebutuhan pokok, alat kesehatan, serta bantuan pemulihan sarana ibadah dan sekolah. Selain itu, disalurkan dana bantuan operasional berupa ongkos kerja swadaya.

Cucun menyampaikan bahwa meski jumlah bantuan ongkos kerja tersebut relatif terbatas, kehadiran DPR RI diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam melakukan perbaikan ringan secara mandiri sembari menunggu bantuan reguler dalam skala lebih besar dari BNPB.

Timwas Penanganan Bencana DPR RI berkomitmen mengawal seluruh aspirasi dan temuan lapangan dari Nagekeo ke rapat-rapat kerja di Jakarta. Langkah ini diambil guna memastikan alokasi anggaran serta regulasi penanggulangan bencana ke depan semakin berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat NTT.