Kuota Tambahan Haji Diperjualbelikan dengan Iming-iming Melompati Antrean

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya dugaan jual beli kuota tambahan haji di Kementerian Agama (Kemenag). Praktik itu laku karena banyak pihak yang mau buru-buru menjalankan ibadah tanpa harus mengantre panjang.

“Kuota tambahan yang apa namanya, dikelola di biro travel ya, yang artinya masuk ke kuota haji khusus gitu ya, yang kemudian itu juga diduga diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang kemudian mereka bisa langsung melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Agustus 2025.

Budi menjelaskan, jual beli ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menduga ada pejabat Kemenag yang diuntungkan dalam penjualan kuota haji tambahan ini.

“Diduga ada aliran uang dari para penyelenggara ibadah haji atau di sini biro-biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ucap Budi.
 

Baca juga:  KPK: Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Tergantung Keterangan Saksi

KPK menegaskan jual beli kuota haji ini melanggar aturan. Sebab, kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ditujukan untuk mempercepat antrean ibadah di Indonesia.

“Kuota khusus ya, itu kemudian juga diperjualbelikan kepada calon-calon jamaah yang kemudian bisa langsung, bukan kemudian untuk diberikan kepada jamaah yang sudah mengantre,” ujar Budi.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut.