Masalah Infrastruktur Jalan Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat ke Pemerintah

Jakarta: Laporan terkait infrastruktur jalan menjadi isu yang paling dominan dikeluarkan masyarakat kepada pemerintah. Isu soal jalan kini menduduki posisi teratas untuk topik aduan publik yang masuk di SP4AN-LAPOR. 

“Kita lihat lima aduan terbesar yang masuk dalam sistem aduan publik ini. Satu, sistem infrastruktur jalan, kedua ketentraman dan ketertiban umum, tiga masalah lingkungan hidup, empat adalah porsi Kemendagri Dukcapil atau Kependudukan, dan kelima ada hak pekerja,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Menanggapi data tersebut, Budi menyebut penyelesaian harus dilakukan secara berkelanjutan. Penuntasan keluhan warga tidak boleh hanya terbatas dalam solusi jangka pendek.

“Ini kan penyelesaiannya ngga bisa insidentil, satu kasus sudah, tanpa dibenahi secara keseluruhan. (Misalnya) infrastruktur jalan ini kan tentang perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” kata Bima.

Maka dari itu, Bima menegaskan urgensi dalam membangun sistem pengaduan masyarakat dengan lebih baik. Tujuannya agar aduan masyarakat tidak hanya diterima dan ditindaklanjuti dalam satu waktu, tetapi juga menjadi evaluasi pemerintah dalam jangka panjang.

“Jadi isu besar hari ini adalah bagaimana kita bersinergi untuk menguatkan sistem ini. Gubernur boleh berganti, walikota boleh berganti, bahkan presiden dan menteri akan berganti. Tapi sistem ini harusnya abadi dan harus kita perbaiki,” tutur Bima.

Demi mewujudkan hal tersebut, Bima mengungkapkan sejumlah langkah yang kini tengah dilakukan Kemendagri. Khususnya dalam membangun ekosistem aduan masyarakat yang lebih baik.

“Pertama kita dorong pemerintah daerah agar warga mengetahui adanya sistem aduan ini. Kedua, bimbingan dan pengawasan dari kami untuk terus quality contoh sistem aduan ini. Ketiga, pimpinan daerah untuk punya nyali,” ujar Bima.

Data peningkatan aduan masyarakat. Foto: Dok. KemenPANRB. 

Selain itu, dia mengingatkan terkait kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan dan dikontrol agar kinerja pelayanan tidak terpengaruh oleh pergeseran posisi pegawai.

“Sering kali mutasi, rotasi (pegawai) tidak menghitung faktor ini. Kita berharap siapapun (pegawai) tetap memahami (sistem aduan masyarakat) dan disiapkan regenerasinya, transfer knowledge-nya,” ungkap Bima.

Selanjutkan, Bima mengungkapkan peningkatan laporan masyarakat yang masuk dalam SP4N-LAPOR. Pada 2021 ada 33 ribu laporan, sementara jumlahnya melonjak pada tahun lalu, yakni 73 ribu laporan.

Selain peningkatan jumlah aduan, Bima menyebut kini waktu respons pemerintah dan badan terkait dalam menanggapi laporan juga jauh membaik. Pada 2021 bisa ditangani dalam 30 hari, kini hanya perlu 4 hari.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)