Ilustrasi. Medcom.id.
Media Indonesia • 1 March 2024 16:00
Jakarta: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan perihal membeludaknya daftar pemilih khusus (DPK). Ia mengatakan jalur DPK banyak digunakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Ia mengatakan hal serupa pernah terjadi di Pemilu 2019. PPLN Jeddah diklaim telah berusaha untuk melakukan sosialisasi sejak awal agar warga negara Indonesia (WNI) di Jeddah tak masuk DPK.
"Ketika sosialisasi, coklit (pencocokan dan penelitian), sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan KPU agar mendaftarkan diri, tapi tidak mudah dalam prosesnya memang," kata Yasmi di Kantor KPU Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.
Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menyebut PMI ilegal di sekitar wilayah Jeddah khawatir dideportasi jika mendaftarkan diri dalam DPT. Sebagai PMI ilegal, mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja.
"Yang diawali mereka tidak berani mendaftar, yang khawatir nanti dilaporkan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia), kemudian dideportasi," ungkap Siti.
Baca juga: Data Sirekap KPU dan Data Plano di Kiaracondong dan Batununggal Berbeda |