Pernyataan Presiden Dinilai Tak Konsisten Terkait Pemilu 2024

Jakarta: Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Kepala Negara boleh berpihak dalam kontestasi Pemilu 2024. Pernyataan itu dinilai bentuk inkonsistensi.

“Ini bertentangan dengan pernyataannya sendiri yang awalnya selalu menyatakan Presiden itu akan netral,” kata Ikrar dalam tayangan Metro TV, Rabu, 24 Januari 2024.

Ikrar mengatakan dalam aturan, Presiden maupun Menteri memang boleh berkampanye atau memihak di pemilu. Ada syarat yang diatur untuk Kepala Negara dan Menteri berkampanye antara lain tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Namun, kata dia, tak mudah membedakan saat mereka menjalankan tugas negara dengan berkampanye. “Mana yang kemudian bisa membedakan seorang Presiden itu sedang melakukan kunjungan kerja dengan Menteri atau sedang berkampanye,” ucap Ikrar.
 

Baca Juga:  Publik akan Sulit Bedakan Pejabat Kampanye dan Tugas Negara

Ikrar menyinggung soal aksi bagi-bagi sembako yang dilakukan Presiden Jokowi di Jawa Tengah. Dia menilai kegiatan itu sarat akan kepentingan politik. 

“Karena kita tahu kunjungan Presiden dan para Menteri ke berbagai daerah tidak sedikit yang kemudian beliau-beliau tersebut melakukan kampanye politik,” tutur Ikrar.

Ikrar juga mengkritik Menteri yang ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024, tetapi tidak cuti. Menurut Ikrar, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan sehingga fasilitas negara dapat digunakan dalam kegiatan kampanye.