KPK Disarankan Umumkan Oknum Pejabat yang Asal-asalan Isi LHKPN

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada oknum yang asal-asalan mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Lembaga Antirasuah disarankan mengumumkan nama oknum pejabat tersebut.

“Menurut saya, KPK harus shaming dan naming siapa-siapa saja pejabat yang lapor LHKPN, namun, tidak jujur,” kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Metrotvnews.com, Rabu, 11 Desember 2024.

Yudi mengatakan, KPK tidak bisa hanya memberikan sanksi pidana kepada pejabat yang tidak jujur dalam pengisian LHKPN. Namun, Lembaga Antirasuah diberikan mandat untuk mengumumkan hasil laporan data kekayaan para pejabat itu.

Namun, publikasi harus dimulai dengan peringatan dari KPK. Jika masih bandel, umumkan ke publik.

“Jika masih bandel baru naming and sharming. Sampaikan kepada publik, siapa saja yang laporannya seperti itu,” ujar Yudi.
 

Baca juga:  KPK Data Pejabat yang Isi LHKPN Tak Valid

Jika enggan menyebut nama, Yudi menyarankan KPK menyebut instansi oknum pejabat negara tersebut kepada publik. Sehingga, pimpinan kementerian lembaga pemerintahan tersebut yang menegur pejabat bandel tersebut.

“Konsekuensi dari tidak melaporkan (dengan) benar,” terang Yudi.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam pengisian LHKPN. Banyak penyelenggara negara memberikan harga aneh dalam catatan asetnya.

“Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Selasa, 10 Desember 2024.

Nawawi mengatakan, keanehan itu pasti terdeteksi oleh KPK. Pihaknya biasanya menghubungi pejabat pemilik data tersebut untuk diklarifikasi.

“Kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner RP6 juta? Kita pengen beli sepuluh, gitu kan,” ujar Nawawi.