KPU Tak Profesional jika Tidak Serius Evaluasi Sirekap

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) belum akurat. Sebab, ada kontroversi mengenai salah input dan konversi antara foto C.Hasil dengan angka hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). 

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan KPU harus mengevaluasi Sirekap secara menyeluruh. KPU tidak profesional jika tidak serius menyiapkan Sirekap.

"Bisa disebut sebagai kesengajaan untuk membuat Sirekap tidak berfungsi baik. Artinya ada kegagalan dalam mengelola Sirekap akibat tidak berkapasitasnya penyelenggara pemilu," ujar Titi saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2024.

Titi menuturkan mestinya ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu 2024. Evaluasi jangan hanya menjelang ujung proses Pemilu 2024. Titi juga menyinggung anggaran Pemilu 2024 yang cukup besar. Total anggaran pemilu yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 71,3 triliun.

"Semua pihak abai dan lalai. Karut marut-administrasi pemilu di tengah anggaran pemilu yang bombastis harus dievaluasi serius," ujarnya.
 

Baca juga: KPU Didesak Segera Evaluasi Sirekap

Pengajar Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu juga tidak setuju apabila publikasi Sirekap ditutup. Ia menuturkan tujuan Sirekap sejatinya baik, yakni meneruskan gagasan digitalisasi pemilu melalui penggunaan teknologi informasi. Gagasan itu, ujarnya, dimulai sejak 2004, kemudian pada 2014 melalui Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). 

Sekarang Situng bertransformasi menjadi Sirekap. Titi menyebut itu merupakan instrumen transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang masih dilakukan manual dan berjenjang.

"Artinya, KPU wajib pastikan akurasi dan validitas Sirekap," imbuh Titi.

Melalui Sirekap, masyarakat bisa melihat foto otentik C.Hasil di TPS mereka. Namun, jika konversi angka yang ditampilkan dalam bentuk diagram dan grafik menunjukkan masalah karena tidak akurat, akan sangat potensial menimbulkan spekulasi dan kontroversi yang mudah mengarah pada tuduhan kecurangan atau manipulasi.

"Makanya, KPU jangan menganggap sepele sorotan publik atas Sirekap," cetusnya.