Kemenkeu Pastikan Fiskal Tetap Terjaga Meski Harga BBM Tak Naik

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.
 
"Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan," ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 8 April 2026.
 
Hingga kuartal I-2026, Juda menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 persen hingga 6,0 persen. Hal itu didukung oleh konsumsi domestik yang terjaga, ekspor komoditas seperti batu bara dan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menguat, serta dorongan investasi.
 
Kinerja penerimaan pajak dan belanja negara juga menunjukkan tren positif. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap terjaga di bawah ambang batas tiga persen.
 
"Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah tiga persen budget defisitnya," ujar Juda.
 

Baca juga: Pastikan BBM Subsidi Tak Naik, Prabowo: Kita Pertahankan untuk Rakyat Kecil

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 
Wamenkeu juga menegaskan berbagai kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan matang, sebagai bagian dari sikap adaptif, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi ketidakpastian global.
 
"Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi harus terus kita lakukan dari hari ke hari," tutur dia.
 

SAL Rp420 triliun jadi bantalan

 
Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan hasil koordinasi di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
 
Meski kondisi global tidak menentu, Bendahara Negara itu meminta masyarakat untuk tidak panik. Ia memastikan kondisi fiskal dan pendapatan negara masih dalam posisi yang kuat untuk menopang kebijakan subsidi maupun penahanan harga BBM. Salah satu bantalannya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.