Bantah Isu PHK Massal, Bos Tokopedia: Hanya Penataan Organisasi

Jakarta: Manajemen PT Tokopedia membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa karyawannya. Manajemen menegaskan kebijakan korporasi saat ini, murni langkah penataan struktur organisasi dan program mobilitas internal perusahaan.

"Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group," kata President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 6 Juli 2026.
 

Stephanie mengklarifikasi bahwa dalam pelaksanaan program penataan ini, sejumlah karyawan secara sukarela telah mengambil keputusan pribadi terkait masa depan karier mereka. 

Beberapa di antaranya memilih untuk menerima paket kompensasi yang ditawarkan perusahaan. Sementara itu, sebagian lainnya tetap dipertahankan dan disalurkan ke berbagai lini bisnis di bawah ekosistem grup.

"Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia," ujar Stephanie.

Stephanie menegaskan kondisi bisnis perusahaan saat ini tetap ekspansif dan berada dalam jalur pertumbuhan yang positif. Alih-alih melakukan pemangkasan sepihak, grup teknologi raksasa ini justru tengah agresif menyerap tenaga kerja lokal baru untuk memperkuat operasional bisnis mereka di tanah air.

"Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat," kata Stephanie.


Tokopedia. Foto: Dok. Tokopedia.

DPR merespons gejolak ketenagakerjaan yang tengah viral di jagat maya terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan Tokopedia. Parlemen langsung memfasilitasi pertemuan tertutup dengan memanggil jajaran manajemen puncak TikTok global maupun domestik, serta berkolaborasi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Kami dari DPR Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun awal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan (Tokopedia) yang akhir-akhir ini mengemuka," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.