Polresta Tangerang Perkuat Pengawasan Jalur Transportasi Jelang Penyampaian Pendapat

Tangerang: Polresta Tangerang akan memperketat pengamanan dengan menyekat sejumlah titik vital, mulai dari Tol Merak-Tangerang, jalur arteri, hingga stasiun kereta rel listrik (KRL). Langkah ini diambil guna mengantisipasi gelombang massa yang akan mengikuti penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Tangerang, Ipda Tri Leko, mengatakan penyekatan di jalur tol utamanya untuk menghalau massa yang datang dari Pulau Sumatra.

"Infonya dari Lampung dan wilayah Sumatra lainnya akan ada pergerakan, makanya kita memperkuat penjagaan di jalan Tol Merak-Tangerang," kata Tri di Tangerang, Rabu, 26 Agustus 2026.

Fokus Titik Penyekatan

Ilustrasi- KRL Commuterline. Foto: dok. Medcom.

Guna mengantisipasi massa gelap dan penyusup, aparat kepolisian memfokuskan pemeriksaan di beberapa lokasi strategis:

• Tol Merak-Tangerang: Menyekat pergerakan massa antarpulau.

• Jalur Arteri (Jalan Raya Serang): Merazia kendaraan berkapasitas besar, seperti bus dan truk bak terbuka yang kerap disalahgunakan untuk mengangkut massa.

• Stasiun KRL: Penyekatan dipusatkan di Stasiun Daru dan Tigaraksa untuk mencegah mobilisasi massa tambahan di luar elemen pengunjuk rasa resmi.

"Truk dengan bak terbuka menjadi transportasi yang kerap digunakan massa aksi, terutama pelajar. Itu yang harus kita periksa lebih selektif dan ketat. Apalagi demo tahun kemarin itu mayoritas ibaratnya pelajar," jelas Tri.

Antisipasi Massa Ekstremis dan Pelajar

Berdasarkan informasi intelijen kepolisian, Tri mengungkapkan adanya potensi pergerakan kelompok garis keras (ekstremis) dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Mereka diduga berencana bertolak ke Jakarta menggunakan fasilitas KRL yang melintasi wilayah hukum Polresta Tangerang.

"Yang jelas (kelompok) garis kerasnya itu informasinya dari Lebak sama Pandeglang sudah siap berangkat naik KRL menuju Jakarta," ungkap Tri. Selain itu, Polresta Tangerang juga mewaspadai keterlibatan pelajar. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah setempat agar memperketat pengawasan. Guru-guru diminta untuk memastikan kehadiran siswanya di kelas bertepatan dengan jadwal unjuk rasa.

Sebagai informasi, aksi demonstrasi di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 diinisiasi oleh sejumlah elemen masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Tuntutan utama massa adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta perbaikan program-program pemerintah agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.