Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez
Fachri Audhia Hafiez • 2 January 2025 16:19
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) perusahaan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Tersangka tersebut yakni anak dari pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi, Cheryl Darmadi.
"Pertama adalah Cheryl Darmadi, yang bersangkutan adalah Direktur PT Asset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses tersangka TPPU," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah Kejagung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.
Tersangka lain dari unsur korporasi yakni, PT Alfaledo dan PT Monterado Mas. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan yang dilakukan Korps Adhyaksa.
"Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU," ujar Febrie.
Sebelumnya, kasus korupsi perusahaan PT Duta Palma Group merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret terpidana Surya Darmadi. Kejagung menilai dari hasil putusan pengadilan, terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Kejagung telah menetapkan 7 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu. Ketujuh tersangka itu ialah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.
Teranyar, Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp450 miliar milik PT Asset Pacific terkait kasus korupsi dan pencucian uang korporasi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu. Penyitaan ini hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsil Rahmat yang telah diputus bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Tersangka korporasi PT Asset Pasific dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.