Selamatkan Jakarta, NasDem Tolak RUU DKJ

Jakarta: Partai NasDem menolak klausul pemilihan gubernur dan wakil gubernur diserahkan ke presiden. Sikap tersebut sebagai upaya menyelamatkan Jakarta dari tirani kekuasaan.  

"Memerintahkan Fraksi Partai NasDem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden," bunyi sikap NasDem yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim, Kamis, 7 Desember 2023.

NasDem berpandangan pilkada merupakan mekanisme yang dibangun untuk memanifestasikan kehidupan politik. Mekanisme tersebut tak boleh diubah seenak hati oleh pihak tertentu.

"Tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi 98 diubah semena-mena," bunyi sikap Nasdem tersebut.
 

Baca juga: RUU DKJ, NasDem Tak Ingin Prinsip Demokrasi di Jakarta Dilenyapkan

NasDem menjelaskan Jakarta tetap menyelenggarakan pilkada meski memiliki status daerah khusus. Kekhasan tersebut yaitu pemilihan wali kota dan bupati diserahkan kepada gubernur yang yang dipilih oleh masyarakat.

"Inilah kekhasan yang dimiliki Kota Jakarta selama ini merujuk pada kenyataan wilayah, politik, dan kebutuhan faktualnya sebagai Kota terbesar di Tanah Air," bunyi sikap NasDem tersebut.

NasDem mengetuk nurani dan kepekaan eksekutif dan legislatif sebagai perumus kebijakan. Penentuan pemimpin DKJ sudah seharusnya tetap dilakukan melalui pilkada seperti yang sudah terjadi selama ini.

"Inilah kebijaksanaan yang telah dihasikan dari dialektika kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini," bunyi sikap NasDem.

NasDem mengajak seluruh kekuatan prodemokrasi menentang klausul pemilihan gubernur oleh preisden di RUU DKJ. Mekanisme tersebut dinilai menciderai semangat demokrasi dan otonomi daerah yang merupakan amanat reformasi.