Dosen UGM Sebut Ketidaknetralan dan Bias Presiden Buat Kualitas Pemilu Turun

Yogyakarta: Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Kuskridho Ambardi, menyebut kualitas pemilu bisa menjadi salah satu parameter untuk menilai kualitas demokrasi.

Kuskridho mengatakan dari lima pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, Pemilihan Presiden kali ini menjadi yang terendah dari segi kualitas.

Proses menuju Pemilihan Presiden tahun ini sendiri sudah menuai banyak polemik. Hal ini ia duga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu.

"Potensi di level publik akan ada ketidakpuasan meningkat. Dengan ketidaknetralan dan bias presiden apa yang dikhawatirkan pengamat akan terjadi, publik akan menilai pemilu saat ini tidak sebagus pemilu sebelumnya," kata Kuskridho dalam diskusi bertajuk Suara Politik FISIPOL UGM untuk Demokrasi yang Berkualitas bertempat di Ruang Sidang Dekanat, Selasa, 30 Januari 2024.
 

Baca: Waspada Ancaman dan Potensi Kecurangan Pemilu

Sementara Dosen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, membandingkan fenomena yang terjadi di ranah politik Indonesia saat ini dengan fenomena serupa di Filipina pada pemilu tahun 2022 yang ditandai dengan nepotisme dan politik dinasti. 

Perbedaannya menurut Mada, di Filipina hampir tidak ada intervensi langsung dari pemimpin yang masih berkuasa saat itu. "Tidak ada otak-atik konstitusi, dan relatif tidak ada mobilisasi sumber daya yang ada. Memang menang telak, tapi sekarang krisis," jelasnya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melalui Election Corner mengadakan Forum ini mempertemukan akademisi dan para jurnalis, untuk membahas solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi demokrasi dan pemilu di Indonesia saat ini.

Empat narasumber yang dihadirkan beserta para peserta yang hadir mengutarakan berbagai persoalan yang menjadi keresahan mereka, di antaranya berkaitan dengan isu netralitas aparatur negara, integritas penyelenggara pemilu, peran masyarakat sipil atau civil society, serta peran media sosial yang menjadi medan perang kampanye, namun tetap dihantui oleh risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan politisasi identitas.

"Secara umum demokrasi kita sedang menghadapi kontraksi yang luar biasa besar sebagai salah satu dampak proses elektoral yang sedang berlangsung. Ada isu yang perlu direspons, bagaimana tetap menjaga penyelenggaraan pemilu sebagai fondasi penting demokrasi tetap berlangsung dalam kerangka yang penuh integritas," ungkap Dekan FISIPOL, Wawan Masudi.