Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR

Jakarta: Evaluasi sistem pemilihan umum (pemilu) dinilai relevan untuk dibahas Badan Pengkajian MPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR Periode 2024-2029 dan Rancangan Program Kerja 2025.

"Evaluasi terhadap sistem pemilihan umum yang ada, apakah sistem yang diterapkan saat ini sudah mencerminkan representasi yang adil, efektif, dan efisien?” kata Ibas dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu menilai Badan Pengkajian MPR perlu melakukan pengkajian mendalam terkait sistem pemilu. Khususnya terkait pengaruh perubahan teknologi terhadap pemilihan umum dan partisipasi masyarakat.

Ibas juga menyoroti peran MPR dalam memperkuat demokrasi dan Pancasila. Terlebih tantangan zaman terus berubah.

“Bagaimana MPR RI dapat berperan dalam menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara di tengah tantangan zaman?” kata Ibas.
 

Baca juga:  Perludem Usul UU Pemilu dan UU Pilkada Jadi Satu

Menurut Ibas, isu tersebut patut untuk menjadi perhatian MPR sebagai lembaga negara yang bertugas dan berwenang mengontrol serta mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia. MPR harus memastikan setiap kebijakan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

“Peran MPR dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Ibas.

Lebih lanjut, Ibas berharap dengan semangat kolaborasi Badan Pengkajian MPR diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan. Ini penting untuk demi kemajuan bangsa dan negara.

“Dan harapannya adalah Badan Pengkajian bisa terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset independen, universitas, dan organisasi masyarakat sipil lain termasuk media untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas kajian yang dihasilkan,” ujar Ibas.

Badan Pengkajian MPR 2024-2029 diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Sedangkan, Wakil Ketua diisi Andi Iwan Darmawan (Fraksi Gerindra), Hindun Anisah (Fraksi PKB), Tifatul Sembiring (Fraksi PKS), dan Benny K. Harman (Fraksi Demokrat).