OJK Gandeng Kemendagri Perkuat Peran Bank Pembangunan Daerah

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan road map (peta jalan) penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, sebagai arah kebijakan pengembangan dan penguatan BPD ke depan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peluncuran peta jalan penguatan BPD ini menunjukkan langkah reformasi, perbaikan, transformasi yang sangat diperlukan bagi perekonomian nasional.

"Dalam kaitan ini adalah untuk sektor jasa keuangan, untuk penguatannya terutama juga untuk di provinsi, di daerah tetap kita lakukan sesuai jadwal. Karena komitmen kita kepada reformasi, perubahan, penguatan, dan penyempurnaan pada seluruh aspek dalam perekonomian kita akan menentukan keberhasilan dan tingkat kinerja dari pemerintahan ke depan," ucap Mahendra saat sambutan Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Mahendra menegaskan, dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat pentingnya penguatan BPD sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi di daerah yang akan lebih menentukan lagi apakah perekonomian nasional Indonesia akan dapat tumbuh berkelanjutan ke depan atau tidak. 

Pasalnya, ia menyebut tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada gilirannya adalah pertumbuhan yang ada pada perekonomian di dalam negeri, yakni daerah-daerah. "Katakanlah ada istilah upside risk, apa yang terjadi saat ini dalam kondisi ketegangan di politik dunia, lalu konstelasi dalam rantai pasok dunia akan berubah lebih baik, dan negara-negara maju akan lebih tumbuh. Tentu akan kita sambut dengan gembira," ucap Mahendra.

"Tapi nampaknya probabilitas untuk itu tidak terlalu besar, tapi di lain pihak the show must go on, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bukan hanya tetap terjaga tapi harus terus meningkat," tambah dia.

Mahendra berharap, peta jalan penguatan BPD 2024-2027 dapat mendukung transformasi BPD menjadi lembaga keuangan bank yang resilien, sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah dan nasional. 
 

Baca juga: Di Ujung Masa Jabatan, Airlangga Minta Sri Mulyani Tambah Dana Insentif Daerah Rp1 Triliun

 

Berkaca pada masalah BPR

Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan konsep BPD harus menerapkan single presence policy. Artinya, BPD tidak boleh lagi dimiliki oleh berbagai bupati, BPD akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan ada juga kepemilikan sahamnya di kabupaten tetapi tetap berada di bawah pengendalian BPD.

"Kenapa demikian? Sekali lagi itu belajar dari apa yang sudah terjadi beberapa saat ini. Kita harus terpaksa menutup BPR, hampir menutup BPR di berbagai daerah dan sudah menutup mungkin sekitar 20 (BPR), karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini," jelas Dian.

Dengan berbagai tantangan perekonomian Indonesia itu seperti penurunan jumlah kelas menengah, tantangan penurunan kredit UMKM dan lain sebagainya, Dian menegaskan upaya-upaya untuk memperkuat peran BPD Ini menjadi sangat penting. 

"BPD ini saya kira juga seperti salah satu ujung tombak untuk mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia, itu adalah BPD ini. Ini yang kita harapkan perannya akan semakin besar tidak semata-mata tentu untuk kredit pegawai dan pensiunan, tetapi juga memang akan betul-betul kepada kredit-kredit yang sifatnya produktif ke depannya," tutur dia.

Sementara itu, Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menekankan pentingnya tata kelola serta penguatan BPD agar lebih profesional dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan membenahi tentunya tata kelola termasuk SDM dan organisasinya.

"Sehingga diharapkan tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan juga pemerataan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat," tegas dia.


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)

Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya terus mendorong penguatan BPD dengan melakukan linkage program. "Terutama kepada BPR, BPR ini tentunya nanti akan mendorong juga tentunya bagaimana penguatan UMKM di daerah," kata Horas.

"Kemudian juga BPD bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan, terutama dalam mendukung masyarakat disamping juga kolaborasi dengan kooperasi dan badan usaha, serta juga mendorong kolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah UMKM," imbuh dia menambahkan.

Terakhir, ia berpesan agar pemerintah daerah melakukan sinergi dan koordinasi pada para pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan kebijakan yang mendorong tentunya penguatan perbankan atau BPD.