Hubungan Jokowi dan Prabowo Dipastikan Baik

Jakarta: Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad membatah hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai retak lantaran pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Hubungan kedua tokoh itu dipasikan sangat baik.

"Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik," kata Kamrussamad melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Dia menyebut Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi UU Pilkada. Yakni, sama-sama mengedepankan aspirasi rakyat.

"Perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan," ungkap dia.
 

Baca juga: Anies Puji Gerakan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada

Selain menyerap aspirasi masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada juga berkat adanya instruksi dari pimpinan partai politik (parpol). Termasuk, Prabowo kepada kadernya di Legislatif.

"Karena itu lah kenapa DPR selain mendengarkan aspirasi juga mendengarkan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) termasuk Pak Prabowo, sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasannya," Sebut dia.

Kamrussamad berkeyakinan jika Jokowi dan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Jokowi dan Prabowo ingin semua elemen negara dan masyarakat bekerja sama menyukseskan gelaran perhelatan kepala daerah secara serentak tersebut.

Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi menginginkan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Terpenting, bisa membawa ekonomi di daerahnya menjadi lebih baik.

"Pilkada di 27 November 2024 bisa jadi faktor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah karena sebetulnya pilkada itu memiliki efek yang cukup positif terhadap dorongan pertumbuhan sektoral di daerah," kata dia.

Kamrussamad juga menekankan Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pihak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Dengan begitu, investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

"Kita harus menjaga ekonomi kita, pelabuhan kita ramai, bandara kita ramai, pasar-pasar kita ramai, artinya daya beli kita cukup baik dan ini yang harus kita jaga supaya ekonomi kita betul-betul kondusif agar investasi masuk," kata dia.

Selain itu, Kamrussamad mengungkapkan pimpinan DPR telah menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi terkait putusan MK. Hasilnya, pimpinan fraksi di Parlemen sepakat untuk menampung aspirasi rakyat agar putusan MK menjadi rujukan dalam menyusun draft peraturan KPU (PKPU).

"Keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK karena itu pembahasan pada hari senin nantinya di Komisi II DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada putusan MK dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK," ujar dia