Pengembangan Energi Listrik Panas Bumi di Indonesia Lambat, Butuh 5-6 Tahun

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peluang ekonomi dan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sangat besar. Bahkan, banyak investor yang meminati sektor tersebut.
 
Sayangnya di Indonesia pengembangannya amat lambat. Ternyata, kata Presiden, untuk memulai konstruksi hingga urusan birokrasi perizinannya memakan waktu hingga enam tahun lamanya.
 
Padahal, setelah Presiden mengunjungi tiga lokasi PLTP, dia melihat keunggulan energi geotermal dibanding jenis-jenis energi hijau lainnya, baik dari sisi kestabilan maupun dari sisi ketidaktergantungan pada musim dan cuaca.
 
"Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, energi baru terbarukan (EBT). Potensinya ada 24 ribu megawatt (MW)," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
 
"Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat. Dan ketahuan, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai lima-enam tahun," sambung Presiden.
 
Sehingga urusan perizinan dan konstruksi menjadi hal yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu. Tujuannya agar dari 24 ribu MW listrik, dimana yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu, bisa segera dikerjakan oleh para investor. Sehingga Indonesia memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak.
 
"Bayangkan kalau menunggu untuk memulai konstruksi saja sampai lima-enam tahun, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, menunggu sampai enam tahun. Kalau saya, tidak kuat saya. Meski banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu enam tahun ndak kuat," aku Jokowi.
 
Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, ditekankan Presiden, memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. "Karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," kata Jokowi.
 
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. "Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Jokowi.
 

Baca juga: Geram Proyek Panas Bumi Mandek, Jokowi: Gara-gara Lamanya Perizinan

 

Dilema harga

 
Tetapi dalam melakukan transisi hijau, jelas Jokowi, hampir di setiap pemerintahan di negara berkembang, selalu dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga dan keadilan akses bagi masyarakat.
 
"Selalu problemnya di situ. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitungan, kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang harus dipikirkan bersama," kata Jokowi.
 
Namun demikian, masalah perubahan iklim adalah masalah bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, peneliti, maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi.
 
Oleh karena itu, Jokowi berharap forum Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan serta keuntungan dengan proporsi seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, dan dilakukan pengerjaan.
 
Karena dalam satu dekade ini, hanya sederet pemilik pembangkit listrik panas bumi di Indonesia, seperti Pertamina, PLN, Kementerian Keuangan, serta beberapa pihak swasta.
 
"Saya kira sangat baik sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik," kata Jokowi.