Rencana Peringatan Hari Tani oleh Kelompok Buruh Dikritik

Jakarta: Peringatan Hari Tani Nasional (HTN), rencananya digelar pada 24 September 2024 oleh sejumlah elemen buruh dan tani. Peringatan itu mendapat sorotan tajam karena menyampaikan isu provokatif dengan menuntut tangkap dan adili Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat.

Peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), Muhammad Chaerul, menyebut gerakan ini semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani. Menurutnya, aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru membosankan dan merugikan para petani.

“Yang diperjuangkan dalam aksi ini seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik. Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,” ujar Chaerul dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 21 September 2024.

Menurut dia, masyarakat sudah bosan dengan tingkah dan kegaduhan. Khususnya, yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

"Padahal menunggangi isu hari tani demi kepentingan elite buruh,” kata dia.
 

Baca juga:  Unjuk Rasa Tagih Janji Jokowi & DPR Sahkan RUU PPRT

Chaerul menilai, gerakan semacam ini tidak murni memperjuangkan hak-hak petani. Melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. 

Ia juga menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum. Terutama, pengguna jalan yang terganggu oleh kemacetan akibat demonstrasi.

Chaerul mengkritisi narasi yang beredar di media sosial. Tuntutan para demonstran justru menjurus kepada isu politik dengan seruan Tangkap dan Adili Jokowi.

“Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,” tegasnya.

Ia juga menilai tuntutan semacam ini membuat esensi peringatan Hari Tani Nasional hilang. Apa yang seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak petani kini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Masyarakat sudah bosan melihat kegaduhan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal yang diuntungkan hanya kelompok politik tertentu,” kritik Chaerul.

Ia mengimbau masyarakat lebih kritis dalam menyikapi aksi-aksi semacam ini. Terutama yang sarat dengan muatan politik.

“Gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan petani hanya akan merugikan petani. Para petani jangan mau ditunggangi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan petani,” pungkasnya.