Mendagri Pastikan Pemilihan Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sikap pemerintah terkait pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemilihan dilakukan oleh rakyat melalui pemilu.

Hal itu disampaikan Tito dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu, 13 Maret 2024. Tito menerangkan sikap pemerintah tegas pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan hingga saat ini.

“Sikap Pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih (rakyat) atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini," Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Eks Kapolri itu menegaskan pemerintah tak pernah mengusulkan pemilihan Gubernur DKJ melalui penunjukkan presiden. Sejak awal draf RUU DKJ, pemerintah memutuskan pemilihan Gubernur DKJ melalui pemilu. 

"Bukan ditunjuk, sekali lagi. Karena dari awal draft kami pemerintah sikapnya dan draftnya isinya sama dipilih bukan ditunjuk,” ungkap dia. 
 

Baca juga:  RUU DKJ, Kewenangan Tentukan Otoritas Kawasan Disorot

Selain itu, Tito menyampaikan penjelasan soal aglomerasi. Pemerintah berupaya menjelaskan isu masalah aglomerasi agar polemik tersebut tidak dipelintir.

“Kami lihat sudah mulai pelintirnya banyak. Jadi pada waktu bulan April 2022 kami sudah membuat tim untuk membuat draft dan pembahasan RUU DKJ di antaranya melibatkan ahli-ahli termasuk ahli-ahli perkotaan dari ITB, UI, UGM, termasuk juga hukum tata negara Pak Jimly,” papar Tito.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU DKJ harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 mendatang. Dia meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam penetapan aturan Pasal 55 RUU DKJ yang menyebut Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya akan dikepalai oleh wakil presiden (wapres).