Jakarta: Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan alokasi anggaran untuk dana kelurahan di Jakarta. Minimal 5 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diminta dialokasikan untuk keperluan itu.
Pras melihat amanat Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mirip kebijakan dana desa yang berlaku di daerah lain. “Ini kan kayak diduplikasi dari daerah daerah lainnya di luar Jakarta seperti dana desa. Padahal Jakarta itu kalau saya lihat tidak seperti daerah lain, karena kan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan misalnya, memang dekat,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 25 April 2024.
Menurut dia, permasalahan yang dihadapi setiap kelurahan di Jakarta berbeda-beda. Sehingga, anggaran dianggap belum menjadi faktor utama mengoptimalkan tugas setiap kelurahan.
Pras mempertanyakan alasan DPR dan pemerintah menyepakati aturan tersebut. “Wah
gede bos anggaran segitu, sekarang apa kepentingannya di setiap wilayah? Misalnya kelurahan menteng, keperluan apa? misalnya enggak banyak keperluan, karena warganya kaya semua. Terus uangnya mau diapain?,” kata Prasetyo.
Menurut dia, perlu pembicaraan mendalam terkait hal ini. Khususnya, dengan anggota DPR dar daerah pemilihan Jakarta.
"Mereka enggak tau masalah di Jakarta kayak gimana. Karena DPRD DKI lebih tahu, diajak ngomong dong,” jelasnya.
Pemerintah DKJ diwajibkan mengalokasikan lima persen APBD untuk operasional kelurahan di seluruh wilayah. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan, kewajiban mengalokasikan 5 persen APBD untuk kelurahan sudah diatur dalam Undang-Undang DKJ.
“Untuk menjaga pemerataan pembangunan bagaimana, dan kami sepakat akhirnya minimal 5 persen dana APBD dapat disalurkan, wajib disalurkan sampai ke kelurahan,” ujar Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9, Senin 22 April 2024.
Streaming