DPR, Pemerintah, dan Buruh Bahas Mitigasi PHK

Jakarta: DPR menggelar pertamuan dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. Pertemuan membahas soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.

"Dari pembicaraan tadi ada beberapa hal yang akan disampaikan masing-masing pihak supaya lebih jelas," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Breaking News Metro TV, Jumat, 26 Juni 2026.

Rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Ketua Satgas Mitigas PHK Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

Ketua Satgas Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi menyampaikan, rapat tersebut membahas sejumlah aspek. Di antaranya, informasi sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.

"Oleh karena itu lah hari ini kita berkoordinasi memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah mitigas," kata Pras.

Ilustrasi buruh. Foto: MI.

Pemerintah dan DPR juga membahas persoalan suplai gas ke industri karena mengancam PHK puluhan ribu buruh di industri keramik. Permasalah tersebut sudah dikoordinasikan.

"Sesuai petunjuk Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu dua hari ini kita akan mengambil keputusan untuk memastikan kegiatan di sektor yang membutuhkan gas dapat berjalan semestinya," ujar Pras.