Podium Media Indonesia: JK di Tengah Bara

Jusuf Kalla (JK) marah betul. Wajahnya tampak tegang ketika menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026. Sampai-sampai, ada kata-kata yang kalau dalam situasi normal pasti tak akan terlontar dari mulutnya.

Pak JK kiranya sedang menghadapi situasi yang tak normal. Ia jengkel luar biasa karena diseret-seret dalam pusaran persoalan dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Amarah Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI itu boleh jadi memuncak karena serangan terhadap dirinya begitu liar hingga menyentuh tuduhan penistaan agama.
 

Awal persoalan ialah ketika JK dituding mendanai kelompok yang gigih menyoal keaslian ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dkk. Karena tak terima, ia melaporkan sang pemfitnah ke Polri. Di situlah api permasalahan kian membara. Musababnya, seusai melapor ke polisi, ia bilang sebaiknya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik agar persoalan selesai. Ia mengingatkan, sudah bertahun-tahun rakyat berkonflik, berseteru, saling mengadu, saling teriak, gegara ijazah.

Namun, rupanya ijazah Pak Jokowi amat sangat sensitif bagi loyalisnya. Saran dari Pak JK yang sebenarnya bagus mereka anggap sebagai genderang perlawanan kepada Jokowi. Mereka tak mau sang idola diusik barang secuil pun. Serangan baru mereka lancarkan.

Ceramah JK di Masjid UGM dipotong dan disebarkan. Narasinya, JK seolah menistakan agama dan mengadu domba antara umat Islam dan Kristen. Ia lalu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Padahal, kalau disimak secara utuh, dalam ceramah Ramadan pada 5 Maret 2026 itu JK mengisahkan penanganan konflik agama di Ambon dan Poso.

Karena itulah, kalau JK kemudian marah, kiranya lumrah. Sebagai tokoh bangsa yang sudah sangat matang, ia seharusnya memang mengedepankan ketenangan dan kesabaran. Namun, JK juga manusia. Ia heran bukan kepalang dengan para pendukung Jokowi yang menuduhnya seakan melawan Jokowi setelah ikut berkomentar tentang kasus ijazah Jokowi. Lalu, ia lantang menyuarakan bahwa dirinyalah yang membawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta, hingga akhirnya menjadi presiden.

Di situlah emosi JK mencapai titik kulminasi. Ia menyebut kata 'termul'. ''Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,'' begitu cetusnya. Termul singkatan dari ternak Mulyono. Mulyono ialah nama kecil Jokowi. Istilah berkonotasi negatif itu merujuk pada pendukung setia, para diehard Jokowi.


Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Jumlah mereka banyak, sangat banyak. Latar belakang mereka macam-macam. Relawan sudah pasti. Ada pula akademisi, doktor, pegiat medsos, pengacara, komisaris BUMN, tukang survei, politikus, pejabat, bahkan aparat. Istilah termul banyak dikritik karena merendahkan. Sama seperti cebong kampret dulu. Pun istilah 'keledung', keledai dungu, untuk kelompok yang kontra Jokowi seperti Roy Suryo dkk.

Lalu kenapa JK sampai menyebut termul? Barangkali pepatah sabar ada batasnya bicara di sini. Air yang tenang bisa meluap jika terus diguncang. Begitu kira-kira. Kenapa JK mengungkit jasanya terhadap Jokowi? Boleh jadi karena ia dilabeli sebagai orang tak tahu terima kasih lantaran pernah mendampingi Jokowi sebagai wapres periode 2014-2019.

Benarkah memang ia yang membawa Jokowi dari Surakarta dan meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkannya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Sependek ingatan saya, adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga pernah mengatakan bahwa kakaknya yang mengusulkan kepada Bu Mega agar mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012. Siapa yang benar jika begitu? Bisa salah satu atau dua-duanya benar.

Ilmuwan Amerika Daniel Patrick Moynihan punya ungkapan terkenal; everyone is entitled to his opinion, but not his facts. Opini boleh berbeda, tetapi fakta tak bisa dikarang-karang. Rasanya terlalu konyol jika Pak JK mengarang cerita bahwa ia yang membawa Jokowi.

Kemarahan JK kiranya bukan sekadar luapan emosi sesaat. Itu akumulasi kejengkelan atas sebuah polemik yang sejatinya sederhana, tapi dibiarkan menjadi bola liar yang menggelinding semaunya. Dalam lanskap politik Indonesia yang kerap gaduh, perkara ijazah Jokowi itu menunjukkan satu hal mendasar, yakni ketika masalah kecil tidak dituntaskan dengan kemauan besar, ia akan menjelma jadi masalah besar.

Kasus ijazah Jokowi telah menjadi persoalan besar. Menyeret nama-nama besar. Jangan lupakan, JK bukanlah tokoh pertama yang namanya dibawa-bawa. Sebelumnya ada mantan Presiden SBY dan anaknya, AHY. Ketua DPR Puan Maharani juga dituding sebagai bohir. Tentu semua tanpa bukti yang valid. Asal sebut. Insinuasi. Rakyat dibiarkan saling menerka, menduga-duga, saling menuduh.

Mau sampai kapan kebisingan itu merusak ketenangan publik? Dalam logika umum, perkara itu seharusnya bisa selesai sejak awal, cukup dengan menunjukkan dokumen yang dipermasalahkan, kemudian diuji. Sama seperti eks Presiden AS Barack Obama yang digugat akta lahirnya. Serupa dengan hakim MK Arsul Sani yang keautentikan ijazahnya dipersoalkan. Akan tetapi, kita tahu, Pak Jokowi beda frekuensi. Ia memilih mengunci rapat-rapat cara itu di laci.

Cara paling mudah dan paling murah itu hampir mustahil ditempuh. Ada satu lagi cara yang lebih sulit, lebih lama, lebih menguras energi, yakni jalur hukum yang entah kenapa juga berlarut-larut tak keruan. Kita sepertinya mesti memperpanjang napas kesabaran untuk terus menghadapi kegaduhan hanya gara-gara selembar ijazah. Tidak ada negara lain yang seperti ini. Hanya di Indonesia.