Warga Garut Diduga Diintimidasi Setelah Kritik Jalan Rusak, Ini Respons Dedi Mulyadi

Garut: Sebuah video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap warga oleh aparatur Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang warga yang ditegur dengan nada tinggi usai mengkritik kondisi jalan desa yang rusak melalui media sosial.

Video berdurasi 47 detik itu beredar sejak Sabtu, 3 Januari 2026. Dalam rekaman, seorang konten kreator bernama Holis Muhlisin, 31, warga Cisewu, terlihat dimarahi oleh dua pria dan seorang perempuan yang diduga merupakan istri Kepala Desa Panggalih. Ketiganya mempersoalkan unggahan Holis yang menyoroti kondisi jalan desa yang rusak berat serta tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu pria dalam video terdengar melontarkan kalimat bernada intimidatif kepada Holis. “Mau tenar kamu, mau ngejago di media sosial, mau membangun apa, mau ngomong, sok di sini,” ucap pria tersebut dalam video tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (MI)

Viralnya video itu mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui pernyataan video yang diunggah di media sosial, Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada intimidasi, ancaman, maupun tekanan terhadap warga yang menyampaikan kritik, khususnya terkait pembangunan dan pelayanan publik.

“Manakala ada orang yang mengkritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi,” ujar Dedi, Senin, 5 Januari 2026.

Dedi menekankan, kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah, termasuk aparatur desa, seharusnya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan justru dibalas dengan tindakan intimidatif.

“Kalau ada warga yang melakukan kritikan, harus kita terima dengan lapang dada, selanjutnya kita lakukan perbaikan,” sambung Dedi.

Pria yang akrab disapa KDM itu juga menyebut bahwa saat ini bukan lagi zamannya bersikap antikritik. Pemerintah diminta fokus memperbaiki persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Sudah bukan musimnya lagi kita antikritik dan mencaci orang yang mengkritik kita,” ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi meminta kepala desa terkait segera melakukan rekonsiliasi dengan warga serta menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan. Ia juga menegaskan agar perbaikan pembangunan segera dilakukan apabila aduan masyarakat terbukti dan menyangkut kepentingan publik.