KPK Dorong Strategi Pemberantasan Korupsi Diselaraskan dengan Pemerintah

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono mendorong adanya penyelarasan strategi pemberantasan korupsi antara KPK dan pemerintah.

Menurut Agus, koordinasi di tingkat tinggi diperlukan agar kebijakan penindakan dan pencegahan korupsi dapat berjalan lebih terarah.

Agus mengatakan, KPK selama ini mengambil sejumlah kebijakan dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, KPK membutuhkan informasi mengenai strategi pemerintah agar langkah yang ditempuh dapat berjalan sejalan.

“Kami membutuhkan proses untuk meng-inline-kan, mensinergikan strategi dalam proses penegakan korupsi ini dalam kacamata pemerintah seperti apa,” kata Agus dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Agus, penyelarasan tersebut penting karena KPK tidak selalu memperoleh informasi dari pemerintah terkait strategi pencegahan dan penindakan korupsi yang sedang dijalankan.

“Kami banyak mengambil kebijakan-kebijakan ini tanpa informasi dari pemerintah terkait dengan strategi terhadap pencegahan dan penindakan korupsi yang ada dari sisi pemerintah,” ujar Agus.

Karena itu, Agus mengusulkan adanya forum pembahasan bersama dengan pemerintah di tingkat tinggi. Menurutnya, komunikasi tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan strategi pemberantasan korupsi.

Agus menilai pembahasan bersama perlu melibatkan pimpinan tertinggi pemerintah agar arah pemberantasan korupsi dapat dipahami secara lebih komprehensif oleh seluruh pihak.

“Nah ini yang kami butuhkan, yaitu semacam urun rembuk kemudian membahas bersama dengan high level dalam hal ini Presiden,” kata Agus.

Menurut Agus, penyelarasan strategi tersebut menjadi salah satu kebutuhan penting KPK agar upaya penindakan dan pencegahan korupsi dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

(M. Azri Arifin)