KPK Ingatkan Pemegang Kewenangan Rawan Terjerat Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pemegang kewenangan di kementerian dan lembaga untuk berhati-hati. Sebab, pihak yang memiliki wewenang berpotensi besar menjadi pelaku utama tindak pidana korupsi.

"Kadang-kadang kita merasa pemberantasan korupsi itu sebatas tindakan terhadap pelaku. Padahal, kita tahu pelaku utama tindak pidana korupsi umumnya adalah pemegang kewenangan," kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Agus menegaskan, KPK mensyaratkan fokus penanganan pada penyelenggara negara. Dengan demikian, pihak yang terjerat dipastikan merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan.

Ia menambahkan, seluruh pihak harus menyadari bahwa Indonesia tengah menghadapi masalah serius terkait tindak pidana korupsi. Setiap lembaga negara secara organisasional perlu memiliki mekanisme pengawasan yang memadai terhadap para pemegang wewenang di instansinya masing-masing.

"Nah, inilah yang perlu kita koordinasikan dan sinergikan secara terus-menerus," ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa KPK memiliki unit corruption risk assessment yang bertugas menguji Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai lembaga negara, seperti Kementerian ESDM dan kementerian lainnya. Evaluasi ini bertujuan memastikan pemegang kewenangan bertindak sesuai aturan demi memitigasi risiko korupsi.

"Namun, perlu disadari bahwa banyak kasus di Indonesia berupa state capture, yaitu kondisi ketika pemegang kewenangan mengemas modus korupsi seolah-olah bukan tindak pidana," ungkap Agus.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.

Menurut Agus, penanganan state capture membutuhkan kerja keras yang lebih luas, termasuk keterlibatan figur-figur berintegritas tinggi di jajaran pimpinan untuk memitigasi dan mengeliminasi praktik tersebut.

Oleh karena itu, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri harus terus berupaya mengidentifikasi celah sistem yang perlu diperbaiki. Sekaligus, memitigasi risiko, baik dari sisi personal maupun kelembagaan.

"Korupsi berskala besar biasanya terjadi di lembaga yang besar, bukan lembaga kecil. Hal inilah yang perlu kita mitigasi dan sinergikan secara terus-menerus untuk dieliminasi," tutur Agus.