PBNU Harap Pemerintah dan DPR Tetapkan Biaya Haji yang Meringankan Jemaah

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi terkait usulan biaya haji 2025 yang saat ini tengah menjadi bahasan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR. Ia berharap pemerintah dapat menetapkan biaya haji yang meringankan jemaah.

"Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk menetapkan biaya haji yang paling meringankan bagi jamaah, sejalan dengan situasi ekonomi yang ada," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Januari 2025.

Gus Yahya menjelaskan salah satu faktor utama yang memengaruhi biaya haji adalah nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal menjadi aspek yang sangat menentukan besaran biaya yang harus ditanggung jemaah.

"Sebenarnya perubahan harga di Arab Saudi itu tidak terlalu signifikan. Harga-harga bahan pokok di sana relatif stabil. Masalahnya ada pada nilai tukar rupiah terhadap riyal yang berubah-ubah," terang Gus Yahya.
 

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Kesehatan Haji Rp1 Juta

Ia menekankan persoalan ini bukan sekadar soal efisiensi manajemen dalam pengelolaan haji, tetapi terkait dengan kinerja ekonomi nasional secara lebih luas. Menurutnya, stabilitas nilai tukar mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji.

Gus Yahya yakin pemerintah bersama DPR akan berupaya sebaik mungkin dalam menentukan besaran biaya haji.

Yang terpenting, kata dia, memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan keringanan bagi jamaah. Mengingat, ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara finansial.