Kemendagri Diminta Transparan dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapakan transparansi dan akuntabilitas dalam melantik penjabat (Pj) kepala daerah. Sebanyak 170 daerah akan diisi Pj seiring berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di wilayah tersebut.

"Kemendagri harus memastikan yang dilantik ini sesuai dengan mekanisme perundangan, akuntatabel, dan transparan," ujar Bamsoet, Rabu, 13 September 2023.

Bamsoet juga meminta Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan kinerja dan pelayanan publik tetap maksimal. Meskipun, saat ini sejumlah daerah masih belum memiliki penjabat kepala daerah yang tetap.

"Pengisian penjabat kepala daerah segera dilakukan sehingga kekosongan atau pengganti jabatan kepala daerah sementara tidak terlalu lama, serta sesuai dan memenuhi syarat penjabat kepala daerah yang telah ditetapkan," paparnya.

Bamsoet mengingatkan penjabat kepala daerah yang diberikan mandat memimpin daerah tidak hanya fokus dalam pengembangan dan pembangunan fisik di wilayah perbatasan. Mereka juga harus bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Penunjukan penjabat kepala daerah menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan dan akuntabel.Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan penunjukan kepala daerah yang merupakan posisi strategis, namun jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan. 

Ia menilai hal ini semakin menjauhkan tata kelola pemerintahan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebab, tidak sesuai asas keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

"Walaupun memang tidak dilakukan lewat mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) karena sifatnya sementara, Mendagri seharusnya paham bahwa upaya untuk memilih kepala daerah harus dilakukan secara demokratis sesuai perintah konstitusi," ujar Andi, Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.