Seruduk DPR, Ribuan Honorer Tuntut Kerja Paruh Waktu Dihapus

Jakarta: Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Mereka meminta sistem kerja paruh waktu dihapus.

Para tenaga honorer mendesak kerja penuh waktu ditetapkan. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap gaji yang mereka terima.

Jika full time, para honorer bakal mendapat gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP). Sebaliknya, para honorer hanya mendapat setengah gaji jika hanya bekerja paruh waktu.

Selain itu, para honorer mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Amendemen harus dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan para honorer. 
 

Baca juga: 1.394 Personel Amankan Demo 13 Ribu Honorer di DPR

Para massa aksi mengancam jika tuntutan mereka tidak diakomodasi pembuat kebijakan. Salah satunya, bakal melakukan mogok massal se-Indonesia.

Sebelumnya, Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang diperkirakan diikuti 13 ribu tenaga honorer tersebut. 

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, kami melibatkan 1.394 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Februari 2025.

Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Kompleks Parlemen.

"Pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke gedung DPR," ungkap dia.