Warga Bantaran Kali Karet Tengsin Terancam Digusur Tanpa Skema Relokasi

Jakarta: Warga yang tinggal di permukiman bantaran kali di kawasan karet tengsin, Jakarta Pusat terancam kehilangan tempat tinggal setelah pemerintah memberikan peringatan pembongkaran. Belum ada skema relokasi bagi puluhan kepala keluarga yang terdampak hingga Senin, 6 April 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan pertama kepada warga kelurahan Karet Tengsin, terkhusus bagi RT 09 dan RT 06, untuk segera mengosongkan bangunan liar di bantaran kali. Ketua RW 02, Yuli, mengatakan warga diberi waktu sekitar 10 hari untuk membongkar hunian mereka secara mandiri sebelum tindakan penertiban dilakukan.

Menurut Yuli, sosialisasi telah dilakukan sebelumnya dan warga sudah memahami bahwa lahan yang mereka tempati bukan untuk permukiman permanen. Ia menyebut lokasi tersebut berada di area bantaran kali yang secara aturan tidak boleh dijadikan tempat tinggal.

“Peringatan sudah diberikan dan warga sebenarnya sudah tahu kalau ini bukan tempat tinggal selamanya,” ujar Yuli, Senin, 6 April 2026

Namun, Yuli mengungkapkan tidak ada rencana relokasi maupun bantuan hunian dari pemerintah bagi warga terdampak. Ia menyebut pembongkaran dilakukan tanpa skema pemindahan ke rumah susun atau tempat tinggal pengganti.

“Dari informasi yang saya dapat tidak ada relokasi untuk warga dan tidak ada kerahiman. Mereka bongkar sendiri dan mencari tempat tinggal masing-masing karena kebanyakan warga pendatang,” ujar Yuli.

Data sementara dari Yuli selaku Ketua RW 02 mencatat, terdapat sekitar 60 pintu di sepanjang bantaran kali yang terdampak penertiban. Sebagian besar bangunan tersebut didirikan secara swadaya dengan kayu dan papan seadanya oleh warga, tanpa status kepemilikan lahan yang jelas.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi warga. Sugiman, salah seorang warga mengaku memilih tinggal di lokasi tersebut karena tidak mampu membayar kontrakan. Ia menyebut biaya sewa di sekitar kawasan bisa mencapai Rp800 ribu hingga Rp 1 juta per bulannya 

“Penghasilan saya  di sini itu nggak pasti dan nggak menentu, yang penting cukup makan Alhamdulillah dan tinggal di sini lebih hemat,” ujar Sugiman.


Sugiman juga mengungkapkan akses air bersih diperoleh dari sumur bor hasil patungan dari warga. Sementara, kebutuhan sanitasi mengandalkan fasilitas umum yang dibangun gotong royong. Meski demikian, risiko banjir tetap menjadi ancaman rutin, terutama saat musim hujan.

Rumah warga di permukiman bantaran kali di kawasan karet tengsin, Jakarta Pusat. Foto: Metro TV/Muhammad Alvi Randa.

Hal serupa disampaikan Dwi, warga lain yang tinggal lebih dari 10 tahun di kawasan tersebut. Dwi mengatakan lokasi yang dekat dengan tempat kerja menjadi alasan utama bertahan, meskipun kondisi lingkungan tidak layak.

“Kalau dipindah jauh, kami kesulitan untuk mencari duit, kalo sini kan dekat dengan mata pencaharian kami yang rata rata mata pencarian nya pemulung, ojek online," ujar Dwi.

Dwi menambahkan warga sebenarnya berharap adanya relokasi ke rumah susun dengan biaya terjangkau. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah terkait solusi tersebut.

Sementara itu, koordinasi telah dibangun dari tingkat kelurahan hingga provinsi terkait rencana penertiban. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penataan kawasan dan mitigasi risiko banjir di bantaran kali.

Meski demikian, ketidakpastian nasib warga setelah penggusuran masih menjadi persoalan. Tanpa solusi hunian yang jelas, warga terancam kehilangan tempat tinggal di tengah keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.