Gerindra Beri Sinyal Tolak Pembentukan Panja Netralitas Polri

Jakarta: Fraksi Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya baru pertama kali jadi anggota DPR, apakah di periode setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada enggak?," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Ia menantang untuk pihak yang meragukan netralitas Polri untuk memberikan bukti. Habiburokhman menekankan isu netralitas tidak digaungkan berdasarkan asumsi.

"Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya, enggak bisa dengan asumsi lantas kita paksakan ya," ujar dia.

Habiburokhman mencontohkan soal kabar pemasangan baliho salah satu capres dan cawapres oleh oknum anggota Polri. Kabar itu sejatinya berkembang menjadi isu netralitas.

"Nanti kalau ada masalah terjadi pelanggaran misalnya jelas-jelas, yang tadi dibilang pemasangan baliho dan sebagainya apakah kita orang hukum bisa bicara dengan asumsi? Bisa enggak gitu loh?," ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, mengusulkan pembentukan panja netralitas Polri. Panja tersebut dinilai penting untuk menjaga komitmen anggota Polri tak berpolitik praktis. Hal itu penting ditegakkan menyambut Pemilu 2024.

"Kami mengusulkan saudara ketua, kita buat panja Pengawasan Netralitas Polri ya," kata Trimedya di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.