Pelanggaran Pemilu Diprediksi Masif hingga Hari Pencoblosan

Jakarta: Potensi pelanggaran pemilihan umum (pemilu) diprediksi tidak akan mereda hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Masyarakat sipil diajak memelototi gerak-gerik pejabat hingga peserta pemilu.

“Kecurangan pemilu di masa tenang dan pemungutan sepertinya akan masif,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang Almas Sjafrina dalam konferensi pers di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024.

Almas mencatat dua potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Pertama, yakni politik yang dalam rangka menjual dan membeli suara.

"Caranya bisa door to door, melalui broker suara, atau serangan fajar. Bisa juga melalui intimidasi dengan iming-iming penyetopan bansos (bantuan sosial)," ujar dia.
 

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Pemilu, Isu Netralitas ASN Paling Disorot

Potensi kedua ialah manipulasi suara. Misalnya dengan memanfaatkan sisa surat suara atau surat suara yang tidak terpakai akibat ada yang golongan putih (golput).

"Berikutnya potensi manipulasi penghitungan termasuk manipulasi rekap penghitungan," papar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Almas mengajak masyarakat mengawasi dan mendokumentasikan seluruh tahapan pemilu yang tersisa. Supaya potensi kecurangan bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Kesampingkan dulu (berharap pada) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang kurang responsif mengawasi," ucap dia.