Jokowi Berikan Bantuan Rp8 Juta per Hektare kepada Petani yang Gagal Panen

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso). Bantuan yang dterima sebanyak Rp8 juta per hektare.

“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai," kata Jokowi di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa, 23 Januari 2024

Kepala Negara menyampaikan alasan memberikan bantuan tersebut. RI 1 ingin para petani bisa kembali produktif meski mengalami gagal panen.

"Dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya,” ujar presiden.
 

Baca juga: Cak Imin: Petani Harus Didukung dengan Reforma Agraria

Bantuan bakal diberikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Presiden mengatakan dampak perubahan iklim mengakibatkan kemarau panjang atau banjir telah menyebabkan banyak petani gagal panen .

Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas padi yang menurun. Di sisi lain, petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Dia menyampaikan sebanyak 22 negara menghentikan ekspor beras. Dikhawatirkan, kondisi tersebut bakal menimbulkan krisis pangan jika para petani tidak bisa memproduksi beras akibat gagal panen.

"Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya. Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” terang dia.

Presiden menyebut di Jawa Tengah 16 ribu hektare lahan terdampak. Oleh karena itu pemerintah pada hari ini memberikan bantuan di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.