Ketua DPR: Disiplin Fiskal Harus Jadi Prioritas di Tengah Ketegangan Global

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama pemerintah. Hal ini diperlukan guna merespons tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada stabilitas nasional.

"DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah," kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke18 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 12 Mei 2026.
 

Puan menyoroti ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan urat nadi perdagangan energi dunia telah bertransmisi ke dalam perekonomian domestik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga kenaikan biaya logistik yang dirasakan langsung oleh dunia usaha.

"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan memperingatkan bahwa kenaikan harga barang yang mengandung komponen impor mulai membebani masyarakat. Situasi ini berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli, terutama pada sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sensitif terhadap biaya operasional.


Ketua DPR Puan Maharani saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

"Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," ucap dia.

DPR, kata Puan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memitigasi arus keluar modal asing serta mengendalikan harga kebutuhan pokok. Konsolidasi fiskal dan pembangunan nasional diharapkan mampu memastikan rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan di tengah ketidakpastian global.