Dedi Mulyadi Ungkap Pajak Kendaraan Biayai Pembangunan Jabar

Bandung: Kepatuhan warga membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kontribusi pajak masyarakat memberi ruang fiskal bagi pemerintah provinsi untuk membangun berbagai sarana publik, mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga trotoar.

"Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang setiap hari terus melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga kita memiliki kecukupan dana untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pemasangan PJU, trotoar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi, Jumat 4 September 2026.

Dedi mencontohkan penataan pedestrian di kawasan Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir motor atau berjualan.

Selain infrastruktur dasar, Pemprov Jabar secara berkesinambungan mengalokasikan anggaran guna memperluas daya tampung SMA dan SMK melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB).

Di bidang kesehatan, Dedi menginstruksikan seluruh rumah sakit di Jawa Barat agar tidak menolak pasien. Pemprov Jabar berkomitmen menanggung biaya pengobatan warga yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan atau tidak mendapat jaminan pemerintah.

Program elektrifikasi desa juga mencatat capaian signifikan. Selama 1,5 tahun kepemimpinannya, sebanyak 420.000 warga telah terhubung jaringan listrik, sementara 80.000 warga lainnya masih dalam proses penyambungan.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemprov Jabar merevitalisasi jaringan irigasi pertanian guna meningkatkan produktivitas petani. Dedi juga mengimbau warga tidak mendirikan bangunan liar di bantaran atau di atas saluran air karena dapat menyebabkan penyumbatan dan banjir.


Ilustrasi pajak. Foto: Medcom.id. 

Dedi turut mengajak para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat untuk terus menata wilayahnya agar makin bersih dan nyaman. Khususnya Kota Bandung sebagai etalase ibu kota provinsi.

“Kami tidak ada artinya dan tidak bisa membangun Jawa Barat tanpa partisipasi warga. Saya mengucapkan terima kasih dan 'hatur nuhun' yang sebesar-besarnya," ujar Dedi.

Dedi juga meminta maaf atas kekurangan selama 1,5 tahun memimpin Jawa Barat. Ia mengatakan kritik dari masyarakat menjadi masukan untuk memperbaiki birokrasi dan pembangunan.

"Kami mohon maaf, satu setengah tahun memimpin belum memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan kami terbuka terhadap berbagai kritik yang dilakukan. Pembangunan itu adalah upaya untuk menyempurnakan dari berbagai kekurangan dan kami mengakui kami banyak kekurangannya. Semoga otokritiknya menjadi kebaikan untuk kepentingan masyarakat," ucap dia.