Ketua KPK Berharap Halte Setiabudi Integritas Bangun Memori Positif

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, berharap bahwa penamaan Halte Setiabudi Integritas memiliki pesan moral yang kuat. Sekaligus, mampu membangun memori kolektif masyarakat untuk selalu bersikap jujur serta melakukan berbagai aksi positif di ruang publik.

"Harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya," kata Setyo dalam acara peresmian Halte Setiabudi Integritas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 21 Juni 2026.
 

Setyo menekankan bahwa kehadiran halte ini bukan sekadar seremoni belaka, bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang, ataupun lokasi mati yang dilewati masyarakat setiap hari. Penamaan ini sengaja dirancang untuk memperluas kampanye nilai-nilai antikorupsi secara nyata.

"Kita enggak bisa bilang apalah arti sebuah nama, tapi nama mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya yakin semua setuju," tegas Setyo.

Ia menceritakan bahwa ide penamaan bernilai positif tersebut lahir dari pengalamannya sehari-hari yang gemar menggunakan transportasi umum, seperti KRL, TransJakarta, LRT, dan MRT. Dari pengamatan di lapangan, Setyo kemudian meminta Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta, yang langsung disambut baik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.


Rampungnya penataan total koridor Jalan HR Rasuna Said sekaligus Halte TransJakarta Setiabudi Integritas diluncurkan. Foto: Metro TV/Rifda Muthia Zahra.

Peresmian Halte Setiabudi Integritas ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Pramono Anung, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, serta jajaran pejabat Pemprov, KPK, dan PT TransJakarta.

Pramono menjelaskan bahwa pembangunan halte yang berada persis di depan Gedung Merah Putih KPK ini tidak menyerap dana APBD maupun APBN, melainkan murni dari pendapatan iklan (naming rights). Langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan Jakarta bisa bergerak mandiri dan transparan melalui pendanaan kreatif.

"Mudah-mudahan penamaan ini menambah semangat karena hari ini Jakarta ada tiga momentum utama," ujar Pramono.

Tiga momentum utama yang dimaksud Pramono meliputi peresmian Jalan HR Rasuna Said, aksi pilah sampah di Monas, serta peletakan batu pertama (groundbreaking) dek pejalan kaki (pedestrian deck) di Dukuh Atas yang akan menghubungkan lima moda transportasi massal.

"Kami laporkan ke Ketua KPK dan mohon diawasi, karena sepenuhnya untuk 'pedestrian deck' (dek pejalan kaki) ini tidak menggunakan APBN. Jadi, saat ini Jakarta menggunakan skema pembiayaan (financing) yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pembangunan Jakarta," jelas Pramono.