Purbaya Dorong Subsidi Tepat Sasaran hingga Kejar Target Pajak

Jakarta: Pemerintah terus memastikan instrumen fiskal berjalan optimal untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan barang pokok melalui penyaluran subsidi tepat sasaran.
 
Purbaya mengatakan alokasi subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kini difokuskan hanya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga.
 
Adapun hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran ketahanan pangan telah menyentuh angka Rp53,7 triliun, atau setara dengan 25,5 persen dari total pagu APBN sebesar Rp210,4 triliun.
 
Capaian tersebut mencakup belanja kementerian atau lembaga, hingga pembayaran di awal untuk subsidi pupuk senilai Rp25,1 triliun. Kebijakan pembayaran di depan ini terbukti sukses menekan beban operasional produsen pupuk dalam negeri, hingga membuka peluang untuk ekspor.
 
"Pemerintah melakukan investasi kepada Bulog untuk mendukung pembelian beras, gabah, dan jagung dari petani tanpa ada penundaan pembiayaan. Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus dikawal, diiringi pengawasan dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan tidak ada ada yang aneh-aneh," tegas Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 6 Mei 2026.
 

Baca juga: Menkeu Kebut Pemerataan Belanja hingga Stimulus Properti Demi Kendalikan Inflasi dan Daya Beli

 

Percepatan transfer ke daerah

 
Sementara itu, akselerasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari alokasi APBN. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani memaparkan percepatan ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan esensial pemerintah daerah (pemda).
 
"Fokus utamanya adalah untuk menjamin belanja pegawai, operasional Pemda, serta pelayanan publik krusial khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang kemudian dikombinasikan dengan program prioritas belanja pusat," ujar Askolani.
 
Sejalan dengan instruksi Presiden, Purbaya juga mengatakan akan memberlakukan pengawasan secara bulanan terhadap kesehatan fiskal di daerah. Khusus mempercepat pemulihan wilayah pascabencana di tiga provinsi Sumatra, termasuk Aceh, pemerintah telah merampungkan penyaluran dana sebesar Rp10,6 triliun tanpa syarat salur yang memberatkan.
 
Realisasi tersebut dieksekusi dalam tiga tahap percepatan yakni Rp4,39 triliun pada Februari, Rp3,1 triliun pada Maret, dan tahap ketiga yang mulai disalurkan pada April 2026.


(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Fokus kejar target pajak

 
Di sisi pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan instrumen pembiayaan anggaran senilai Rp257,4 triliun hingga akhir Maret guna menutup ruang defisit yang masih sangat terjaga di level 0,93 persen.
 
Purbaya memastikan tingginya tingkat kepercayaan investor global membuat Indonesia leluasa mencari sumber pendanaan dengan bunga kompetitif, termasuk potensi aliran modal berbunga rendah di level 2,3 persen dari Tiongkok.
 
"Kendati opsi dan kepercayaan pembiayaan kita sangat kuat, kewajiban utama pemerintah adalah meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Tahun ini ke depan akan dinaikkan di level 10,5 persen. Kalau bisa lebih, setengah tahun ke depan ini saya akan bereksperimen untuk menaikkan tax ratio," terang Purbaya.