Sidang Hasto, Jaksa Hadirkan 2 Penyidik Kasus Suap PAW

Terdakwa kasus suap Hasto Kristiyanto. Foto: Metrotvnews.com/Candra.

Sidang Hasto, Jaksa Hadirkan 2 Penyidik Kasus Suap PAW

Candra Yuri Nuralam • 9 May 2025 09:03

Jakarta: Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Sebanyak dua saksi dihadirkan jaksa untuk bongkar kelakuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Saksi hari ini Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto kepada Metrotvnews.com, Jumat, 9 Mei 2025.

Rossa dan Rizka merupakan penyidik dalam kasus suap PAW. Rossa, masih bekerja di KPK, namun, Rizka sudah keluar dari Lembaga Antirasuah.

Wawan belum bisa memastikan informasi yang mau diulik dari keterangan dua saksi itu. Persidangan ini digelar terbuka untuk umum.
 

Baca juga: 

Saksi Ungkap Perintah Rendam Handphone Harun di Sidang Suap PAW


Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)