Kejanggalan LHKPN, KPK Periksa Dedy Mandarsyah

Jakarta: Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan keterangan soal kejanggalan pengisian laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.

“Hari ini sedang diklarifikasi di Gedung Merah Putih KPK,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Januari 2025.

Pahala belum bisa memerinci pertanyaan yang dicecarkan ke Dedy. Kelanjutan nasibnya akan ditentukan oleh KPK setelah pemeriksaan LHKPN rampung.

“(Tindak lanjut selanjutnya) tergantung hasilnya saja,” ucap Pahala.
 

Baca juga:  Verifikasi LHKPN Raffi Ahmad Rampung, KPK Segera Umumkan

Sebelumnya, KPK tengah mendalami harta kekayaan Dedy. Dia disorot warganet usai namanya dikaitkan sebagai ayah dari mahasiswa bernama Lady Aurelia Pramesti yang tersangkut kasus penganiayaan seorang mahasiswa koas Universitas Sriwijaya (Unsri) bernama Luthfi.

Berdasarkan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK pada 31 Desember 2023, Dedy tercatat memiliki kekayaan Rp9,4 miliar. Dedy melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp750 juta di Jakarta Selatan. Dedy juga melaporkan kepemilikan mobil Honda CRV Tahun 2019 senilai Rp450 juta dengan keterangan sebagai hadiah.

Dedy tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp830 juta; surat berharga Rp670.700.000; kas dan setara kas Rp6.725.751.869 dan nihil utang.

Dedy mengalami peningkatan harta sekitar Rp500 juta dari laporan satu tahun sebelumnya. Pada 30 Desember 2022, Dedy tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp8.915.130.867.

Ini bukan pertama kali KPK mendalami kekayaan pejabat buntut kasus penganiayaan yang viral di media sosial. Sebelumnya, KPK pernah mengecek harta kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo buntut penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satrio terhadap David Ozora. Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai pemeriksa pajak di Ditjen Pajak.