OJK Pastikan Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Dimulai Kuartal IV

Balikpapan: Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan Peraturan OJK (POJK) pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon dan Surat Edaran OJK (SEOJK) bakal segera terbit.

"Optimisme kita untuk mencapai target penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon adalah pada kuartal empat tahun ini," jelas Mirza dalam seminar nasional di Balikpapan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 14 Agustus 2023.

Dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK telah memperoleh amanat baru sebagai otoritas yang akan mengatur dan mengawasi bursa karbon di Indonesia.

Tugas baru tersebut diserahkan kepada OJK dalam mendukung upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target tanpa syarat (usaha sendiri) sebesar 31,89 persen dan bersyarat (partisipasi internasional) 43,2 persen pada 2023, sesuai dokumen Enhanced NDC 2022.

"Jadi Indonesia, utamanya Kalimantan, Papua, Sumatra, kontribusinya terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca ini luar biasa. Tentu, masih banyak upaya yang harus dilakukan oleh dunia, termasuk Indonesia untuk kita semua bisa mengurangi Emisi Gas Rumah kaca untuk sustainability dunia," papar dia.

Menurut Mirza, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor kehutanan, perkebunan, migas, industri umum, dan lain sebagainya.

Baca juga: OJK Siapkan Penyelenggaraan Bursa Karbon

 

Berkontribusi pangkas emisi Gas Rumah Kaca

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berharap acara ini berjalan dengan mulus dan menghasilkan rumusan-rumusan yang sederhana dan dapat dilaksanakan. "Tidak hanya dalam bentuk tulisan dokumen, tapi memang benar dapat dilaksanakan, diimplementasikan," ujar Isran.

Isran juga menyampaikan implementasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca ini harus memegang teguh prinsip keadilan, dimana telah terdapat juga komitmen negara maju mengenai hal dimaksud terhadap negara berkembang.

"Negara maju akan memberikan kompensasi yang adil bagi negara berkembang yang dapat menurunkan emisinya. Kami yakin kita, Indonesia, bisa berkontribusi dalam penurunan atau pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di dunia karena jika berbasis lahan, lahan kita ini terbesar di dunia, setelah Brazil dan Kongo," jelas Isran.

Diketahui, seminar nasional ini merupakan sinergi dan kolaborasi OJK bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan bursa karbon secara komprehensif. Kegiatan seminar dimaksud telah dilaksanakan di Surabaya dan akan dilaksanakan di juga tiga kota lainnya yaitu Makassar, Medan, dan Jambi.