Polri Petakan Izin Usaha Pertambangan Bermasalah untuk Prioritas Penindakan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Metrotvnews.com/Azri Arifin

Polri Petakan Izin Usaha Pertambangan Bermasalah untuk Prioritas Penindakan

Achmad Zulfikar Fazli • 17 November 2026 17:45

Jakarta: Polri memetakan izin usaha pertambangan (IUP) dan aktivitas usaha yang diduga melanggar hukum untuk menentukan prioritas penertiban. Pemetaan dilakukan Bareskrim dengan melibatkan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pemetaan penting untuk mengidentifikasi praktik usaha ilegal sebagai sasaran penindakan. Langkah tersebut bagian dari upaya Polri menindak aktivitas yang berpotensi merugikan negara.

"Kita akan menentukan mana yang harus menjadi prioritas dan apa saja yang akan menjadi target," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Dia memastikan pengawasan dan penegakan hukum akan membedakan aktivitas usaha yang melanggar dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan secara legal.

Ilustrasi pertambangan. Dok. MI


Dia menegaskan Polri menindak tegas aktivitas usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara. Pelaku usaha yang mematuhi ketentuan hukum harus tetap mendapat perlindungan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Kalau ada yang mengganggu, apalagi tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara, kita harus sama-sama menertibkan," tegas Suyudi.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)

(Achmad Zulfikar Fazli)