Ilustrasi. Foto: dok. MI.
Editorial MI: Cepat Disahkan, Tegas Dijalankan
Media Indonesia • 20 November 2026 05:45
PENGESAHAN Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI, kemarin (Kamis, 19/11), patut dicatat sebagai kemajuan penting dalam politik hukum nasional. Setelah bertahun-tahun terkatung-katung, regulasi yang amat dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi itu akhirnya lahir, bahkan lebih cepat daripada tenggat yang dijanjikan.
DPR sebelumnya menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Nyatanya, janji itu ditunaikan 26 hari lebih awal. Kita mengapresiasi kecepatan legislasi tersebut. Setidaknya, DPR membuktikan bahwa ketika kemauan politik tersedia, proses legislasi tidak harus berjalan seperti siput.
Karena itu, pengesahan undang-undang tersebut mesti menjadi titik balik. Pemberantasan korupsi tidak boleh lagi semata berorientasi pada penghukuman badan. Memenjarakan koruptor memang penting, tetapi merampas hasil kejahatannya jauh lebih menentukan efek jera.
Apa gunanya para koruptor mendekam beberapa tahun di penjara jika setelah bebas mereka masih bisa menikmati kekayaan haram? Apa artinya hukuman berat jika uang rakyat yang digarong tetap aman tersimpan, bahkan diwariskan kepada anak cucu?
Di sinilah UU Perampasan Aset menemukan relevansinya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi investasi yang menguntungkan. Korupsi mesti menjadi tindakan berisiko tinggi, bukan jalan pintas menuju kemakmuran pribadi.
Meski demikian, pengesahan hanyalah langkah pertama. Ujian sesungguhnya justru dimulai ketika undang-undang itu diterapkan. Kita menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk menjalankannya secara adil, konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai hukum garang terhadap koruptor kelas teri, tetapi mendadak kehilangan taring ketika berhadapan dengan pejabat tinggi, pemodal besar, atau mereka yang memiliki pelindung politik.
Pada saat bersamaan, penerapannya wajib menjunjung hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Perampasan aset harus melalui mekanisme hukum yang akuntabel, bukan menjadi instrumen kesewenang-wenangan ataupun pemerasan baru.

Ketua MPR RI Puan Maharani menerima laporan Komisi III DPR RI terkait RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Foto: Istimewa.
Pengelolaan aset rampasan pun mesti transparan dan dapat diaudit. Jangan sampai kekayaan hasil kejahatan yang bisa diselamatkan justru menjadi bancakan baru bagi pihak yang diberi kewenangan mengelolanya.
Kini, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menyiapkan perangkat pelaksanaan yang efektif. Koordinasi antarlembaga, kemampuan menelusuri aset, serta pengawasan publik mesti diperkuat agar undang-undang ini benar-benar bekerja.
DPR telah membuktikan janji bisa ditunaikan lebih cepat. Kini saatnya negara membuktikan bahwa hukum mampu menjangkau siapa pun. Sebab, bukan hanya menunggu koruptor dipenjara, publik juga menanti kekayaan yang dijarah dapat kembali untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.