Jadi Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Maruli Akan Optimalkan Sistem Swakelola

Jakarta: Jenderal Maruli Simanjuntak diangkat menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Usai pelantikan, Maruli berencana mengoptimalkan sistem swakelola untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. 

Maruli menyebut sistem swakelola yang dijalankan bersama masyarakat selama ini sebagai salah satu pendekatan yang akan ditingkatkan. Pengalaman dua tahun terakhir saat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi bekal untuk mengembangkan pelaksanaan sistem swakelola di kawasan perbatasan.

“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. 

Ia ingin pengelolaan perbatasan turut membuka peluang bagi peningkatan ekonomi warga. Apalagi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah memiliki organisasi dan dapat diperkuat melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus bergantung pada anggaran badan.

Maruli menerapkan sistem swakelola dalam pembangunan jembatan perintis melalui Program Jembatan Garuda yang dikerjakan TNI AD. Pembangunan ini melibatkan personel TNI AD dan masyarakat setempat untuk mempercepat konektivitas di daerah terpencil.

Sistem swakelola ini bisa memangkas biaya pembangunan hingga 50 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) konvensional. “Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50 persen. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” imbuh Maruli.

Penguatan Badan Pengelola Perbatasan diharapkan membuat perhatian terhadap masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil lebih terarah. Selain menjaga wilayah perbatasan, badan itu juga akan mendorong peningkatan ekonomi warga di daerah yang selama ini sulit dijangkau.

“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu," paparnya


Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. (Dokumentasi/ Bakom RI)

Dalam pelaksanaannya, Maruli membuka peluang untuk mengoordinasikan dukungan dari satuan TNI yang berada di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir. Ia menyebut keberadaan satuan di daerah dapat membantu pelaksanaan program sesuai kebutuhan setempat.

“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.

Selain pemberdayaan ekonomi, Maruli menyoroti pentingnya kepastian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Ia menyebut sejumlah titik perbatasan masih perlu dibahas, terutama terkait batas dan pemanfaatan lahan.

“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli.