Dilema Keputusan Politik Gibran

KETIKA legitimasi sebuah jabatan dipersoalkan, terlebih jabatan orang nomor dua di Republik ini, kepercayaan publik menjadi taruhannya. Apalagi, polemik tersebut menyangkut pemenuhan persyaratan konstitusional seorang wakil presiden.

Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di persimpangan politik yang pelik. Tekanan menuju pemakzulan di parlemen berhadapan dengan pilihan Gibran untuk mengundurkan diri. Ia bisa menentukan sendiri akhir masa jabatannya atau menghadapi proses konstitusional yang dapat berujung pada pemberhentian.

Niat Gibran mengundurkan diri yang disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi babak baru dinamika politik nasional. Pada saat bersamaan, dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR mulai mengemuka.

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan legitimasi Gibran. Jika benar, langkah itu menandakan parlemen mulai mempertimbangkan mekanisme konstitusional untuk menguji kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Presiden disebut tidak menolak ataupun menghalangi niat pengunduran diri Gibran. Namun, sebelum mengambil keputusan akhir, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hak tersebut tentu harus dihormati. Setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, berhak memperoleh kepastian hukum melalui lembaga peradilan.

Namun, harus dipahami bahwa PTUN tidak berwenang membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika muncul putusan berbeda, kedudukan dan pelaksanaannya harus ditentukan berdasarkan kewenangan, objek sengketa, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Persoalannya, proses hukum tidak boleh dijadikan dalih untuk menghindari pertanggungjawaban politik. Begitu pula proses politik tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum.Baca Isu Politik

Kini terdapat dua pilihan yang mengemuka, yakni pengunduran diri secara sukarela atau proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Keduanya memiliki konsekuensi berbeda, tetapi sama-sama menuntut kejelasan sikap.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto- Dok. Antara

Gibran tidak semestinya menggantung persoalan terlalu lama. Ketidakpastian hanya akan memperbesar spekulasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Di pihak lain, DPR wajib memastikan bahwa setiap langkah pemakzulan berpijak pada bukti dan ketentuan konstitusi, bukan sekadar tekanan ataupun transaksi politik. Pemakzulan bukan vonis politik yang bisa dijatuhkan sesuka hati. Ada mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi serta tahapan pengambilan keputusan yang wajib dipatuhi.

Negara hukum tidak boleh tunduk pada kegaduhan politik. Sebaliknya, politik juga tidak boleh berlindung di balik prosedur hukum untuk mengulur penyelesaian persoalan yang menuntut kepastian.

Pada akhirnya, mundur atau menghadapi pemakzulan merupakan pilihan dengan konsekuensi masing-masing. Yang jauh lebih penting ialah memastikan penyelesaiannya berlangsung secara terbuka, adil, dan konstitusional.

Jangan sampai kepentingan mempertahankan jabatan ataupun kompromi elite mengalahkan kepentingan bangsa. Sebab, yang dipertaruhkan bukan semata masa depan politik Gibran, melainkan juga kewibawaan konstitusi dan kepercayaan rakyat terhadap negara.