Terbang ke Arab Saudi, Penyidik KPK Kumpulkan Data dan Kroscek terkait Korupsi Kuota Haji

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari bukti kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji, di Arab Saudi. Penyidik tengah mengkroscek korupsi kuota haji dengan kondisi riil di lapangan.

"Mereka sedang mengumpulkan data, mengecek lokasi, dan berkorelasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk bisa memastikan bahwa dugaan-dugaan yang sedang didalami oleh penyelidik itu sesuai dengan kondisi di lapangannya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Desember 2025.

Setyo mengatakan pencarian bukti dilakukan sampai akhir pekan ini. Sehingga, penjelasan terkait korupsi kuota haji, baru bisa dibeberkan pekan depan.

"Nah harapan kami mereka mungkin diperkirakan baru minggu depan ya, mungkin minggu ini akhir minggu ini lah baru pulang ke Indonesia," ucap Setyo.
 

Setyo belum mengetahui temuan penyidik di Arab Saudi. Setelah mereka pulang, KPK akan menentukan sikap atas kasus yang sudah pada tahap penyidikan, namun, belum ada tersangkanya ini.

"Dari situlah apakah ada tindak lanjut untuk pemeriksaan atau mungkin ada kegiatan tambahan dan lain-lain. keputusannya adalah setelah itu. Kami dapat informasi yang bulat, yang detail, setelah itu baru ada pindah lanjutnya," ujar Setyo.

Ketua KPK Setyo Budianto. Foto: Metro TV/Candra

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan dilakukan pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025.