Streaming 
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026). ANTARA/HO-Kemen
IPH Turun, Daerah Fokus Kendalikan Harga Pangan
Gabriella Thesa Widiari • 7 July 2026 19:41
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mempertahankan tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memperkuat pengendalian harga pangan. Pemda juga perlu mewaspadai komoditas yang masih memicu kenaikan harga, terutama beras dan minyak goreng.
"Tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," kata Tomsi, dilansir dari Antara, Selasa, 7 Juli 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juli 2026, hanya delapan provinsi yang masih mengalami kenaikan IPH, satu provinsi relatif stabil, dan 29 provinsi lainnya menurun.
Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian. Beras dan minyak goreng tercatat memiliki level harga yang tinggi di berbagai daerah.
Sementara itu, bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026 akibat meningkatnya biaya impor yang dipengaruhi penguatan dolar AS terhadap rupiah. Di sisi lain, harga cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras menunjukkan tren yang semakin membaik.
Ilustrasi. Foto: MI.
Tomsi menjelaskan inflasi nasional secara year-on-year pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen, sedangkan inflasi year-to-date mencapai 1,79 persen. Menurut dia, kenaikan inflasi tidak hanya dipengaruhi harga pangan, tetapi juga kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta kelompok perawatan pribadi yang terdampak kenaikan harga emas dunia.
Oleh karena itu, kata Tomsi, pemerintah akan terus memusatkan pengendalian pada sektor pangan yang dapat diintervensi langsung melalui berbagai langkah di daerah.
Tomsi berharap seluruh pemda memanfaatkan data BPS sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi.
"Dengan koordinasi yang kuat dan intervensi yang tepat sasaran, tren penurunan IPH diharapkan terus berlanjut sehingga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Tomsi.